Sekretaris Puskud Jatim, Mihandri Samsuri sedang mendampingi penasehat Puskud, H. Abd Muhaimin, ketika meninjau gudang pupuk bersubsidi KUD Padangan Bojonegoro.
Surabaya – Warta PJ. Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri, mewanti-wanti penyelewengan distribusi pupuk subsidi. Hal ini disampaikan saat membina distributor pupuk subsidi se-Indonesia, bersama Kementerian Perdagangan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/8/2024).
“Polri berkomitmen untuk mengawal distribusi pupuk subsidi mulai dari produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan petani agar tidak ada penyelewengan dan diterima oleh mereka yang berhak menerima,” kata Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Yudi Purnomo Harahap.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan PT Pupuk Indonesia harus terus melakukan pembinaan terhadap distributor dan pengecer pupuk subsidi. Agar tetap mematuhi aturan.”Baik peraturan dari Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lainnya, Hotman Tambunan mengatakan kegiatan pembinaan ini merupakan undangan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) selalu pelaksana program pupuk bersubsidi yang ditunjuk Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan. Menurutnya, program pupuk bersubsidi hanya akan berhasil jika distributor dan kios menjaga keberadaan stok di kios dan distributor.
“Kewajiban itu sebenarnya telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian,” ungkapnya.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan 4/2023 itu, PIHC diwajibkan menjaga stok secara nasional. Aturan itu disebut akan sia-sia bila petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi karena distributor dan kios tidak menyediakan stok.
Di samping itu, Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri mengapresiasi PIHC yang telah menyediakan aplikasi untuk mengetahui keberadaan stok di kios dan distributor. Dinas perdagangan dan Dinas Pertanian diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi tersebut.
“Untuk mencegah dan mengantisipasi ketidaktersediaan stok pupuk bersubsidi di kios dan distributor,” ujar Hotman yang juga mantan pegawai KPK itu.
Dikaji Skemanya
Sebelumnya diberitakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji bantuan langsung kepada petani. Ini menjadi opsi yang muncul terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan ada kemungkinan perubahan skema subsidi pupuk. Saat ini, subsidinya disalurkan kepada komoditas atau langsung ke pupuk sebagai barang.
“Kita juga sudah mempersiapkan beberapa opsi yang juga sesuai arahan Bapak Presiden. Kalau sebelumnya kita fokus, yang sekarang ini adalah subsidi komoditas,” kata Dida dalam diskusi terkait pupuk subsidi di Jakarta, Rabu (26/8/2024).
Dia mengatakan, pihaknya telah membuka diskusi dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Bahasannya menyoal skema pemberian subsidi dengan bantuan langsung ke petani.
“Nah, kita sedang berdiskusi dengan seluruh K/L bagaimana nanti kemungkinannya untuk bantuan langsung kepada petani. Tentu ini hal yang tidak mudah,” ucapnya.
Meski diakui bukan sesuatu yang mudah dalam mengatur skema penyaluran pupuk subsidi, Dida mengatakan acuan pastinya adalah data. Menurutnya, hal itu menjadi penting sebagai penopang sistem penyaluran subsidi.
“Tapi apapun sistemnya, kami semua sudah bersepakat kuncinya itu adalah di data ya. Karena dengan data yang baik, saya pikir sistem apapun itu akan efektif dan efisien,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton untuk tahun 2024 ini. Penyaluran ke petani dipastikan sesuai dengan musim tanam yang tersisa di sisa tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan ada beberapa proses administrasi yang perlu dilalui. Meski pemerintah pusat telah meneken tambahan alokasi jadi 9,5 juta ton tadi.
“Kita butuh waktu untuk penghitungan ulang dan sampai ke daerahnya itu tetap memerlukan administrasi dari tingkat provinsi lalu turun ke kabupaten/kota. Nah, baru sekitar 2-3 minggu belakangan ini seluruh kebutuhan administrasi itu sudah selesai,” ucap Dida dalam diskusi terkait pupuk subsidi.
Sesuai Musim Tanam
PT Pupuk Indonesia (Persero), melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, melakukan kerjasama distribusi pupuk bersubsidi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Dengan rampungnya sejumlah persyaratan administrasi tadi, Dida memastikan penyalurannya tepat sasaran, termasuk sesuai dengan jadwal musim tanam di sentra-sentra pertanian.
“Mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini, karena kemarin kan ada pergeseran musim tanam, nah itu kita masih bisa ada beberapa musim tanam di tahun ini, sehingga pupuk tadi terserap sepenuhnya untuk menunjang produktivitas pertanian kita,” paparnya.
Dia menjelaskan, selain tambahan alokasi pupuk subsidi, tahun ini juga pemerintah memasukkan data-data pertanian baru, termasuk menyertakan data petani di kawasan hutan.
“Jadi tahun ini, selain tadi ada perubahan alokasi, kita juga sudah memasukkan kelompok masyarakat yang selama ini juga bertani namun di kawasan hutan. Itu juga kita masukkan,” ucap Dida. Fat/Irsy
